REPUBLIKNEWS.CO.ID,SINJAI — Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai sebagai Pembina Kepegawaian buka suara soal Netralitas ASN yang menjadi isu hangat dikalangan masyarakat Sinjai.
Maraknya isu miring Netralitas ASN pada Pemilu 2024 ini khususnya pada Instansi Dinas Pendidikan menjadi perhatian khusus Sekda Sinjai. Rencananya, Kadisdik akan dipanggil dalam waktu dekat ini.
“Yang pastinya, kami akan memanggil Kadisdik untuk mengkonfirmasi hal tersebut,” ujar Sekda Sinjai, Andi Jefrianto Asapa kepada republiknews.co.id, Sabtu (10/2/2024).
Baca Juga : Bawaslu Bulukumba Apresiasi Peran Media Dalam Tahapan Pemilu 2024
Menurutnya, sebagai pembina ASN di Lingkup Pemkab Sinjai pastinya akan menelusuri hal tersebut.
“Terbukti atau tidak, kita harus menegur kepala Dinas Pendidikan bahwa tidak boleh melakukan hal seperti itu,” ungkapnya.
Bahkan katanya, ini juga merupakan warning untuk seluruh ASN yang ada di Sinjai.
Baca Juga : Partisipasi Masyarakat Parepare Capai 85% dalam Pemilu 2024
“Jika ada namanya yang bisa dikonfirmasi tentang kebenaran soal penekanan untuk mencari suara pada caleg tertentu kami akan undang dan tetap merahasiakan indentitas Tenaga Pendidik tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai diduga menekan bawahan atau jajarannya mencari dan mendata suara untuk salah satu Calon Legislatif (Caleg) tertentu pada Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan Anggota DPRD Sinjai Andi Zainal Iskandar saat menghadiri rapat paripurna dalam rangka Penandatanganan Persetujuan Bersama dan Penyerahan Kembali Ranperda Tahun 2023 di ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (5/2/2024) sore kemarin yang dihadiri langsung Pj Bupati Sinjai.
Baca Juga : Capai 80 Persen, Partisipasi Pemilih di Sulsel Lampaui Target Nasional
Ia menyebut pimpinan OPD tersebut salah satunya adalah Dinas Pendidikan Sinjai diduga ditekan dan mengarahkan Tenaga Pendidik mencari suara untuk salah satu Caleg. Termasuk, tenaga kesehatan.
“Mereka diduga diarahkan mendata pemilih sebanyak 10 orang per tenaga pendidik dan tenaga kesehatan,” ujar anggota Fraksi PPP beberapa waktu lalu.
Andi Zainal mengutip pesan WhatsApp yang diduga dikirim pimpinan OPD untuk disampaikan hingga ke tenaga kesehatan (PPPK). Berikut isi kutipannya:
Baca Juga : Sekda Bahas Hilirisasi di Musrenbang Kecamatan Sinjai Timur
“Data selatan masuk 35%, itu kordes kerja atau tidak ketua. sampaikan agar kerja maksimal minggu ini. data saja pppk yg tidak menyetor data nanti saya undang ke kantor”
Selain itu, baru-baru ini Tenaga Honorer diancam dipecat oleh pimpinan SD tempatnya mengabdi.
Ancaman pemecatan itu muncul setelah (DI) inisial sang guru, tak mampu mengumpulkan 20 Kartu Keluarga (KK).
Baca Juga : Sekda Bahas Hilirisasi di Musrenbang Kecamatan Sinjai Timur
KK tersebut ternyata akan digunakan oleh pihak sekolah dalam kontestasi politik di Pemilu 2024.
Penulis: Asrianto
