REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI TIMUR —Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang terus meningkat, sayangnya, tidak diimbangi dengan serapan anggaran yang maksimal. Keadaan ini menjadi sumber kekhawatiran bagi Anggota DPRD Kutim, Yuli Sa’pang.
Yuli mengekspresikan kekhawatirannya terhadap rendahnya serapan anggaran, yang berpotensi meningkatkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Dampaknya, menurut politisi PDI Perjuangan ini, dapat merugikan pembangunan di Kutim yang belum merata.
“Dengan alokasi anggaran yang besar, seharusnya pekerjaan pembangunan bisa dilaksanakan lebih awal. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pekerjaan yang baru dimulai di penghujung triwulan ketiga,” ungkap Yuli.
Baca Juga : Ketua DPRD Joni Desak Pemkab Kutim Segera Atasi Permasalahan Blank Spot
Menurut Yuli, beberapa faktor menyebabkan serapan anggaran di Kutim masih rendah. Salah satunya adalah kurangnya perencanaan yang matang dari pemerintah daerah. Faktor birokrasi yang rumit juga disoroti sebagai penyebab lain.
“Pemkab harus fokus dan menerapkan kerja cerdas. Perencanaan harus matang, dan birokrasi harus dipermudah. Dengan demikian, pekerjaan pembangunan dapat dimulai lebih awal dan serapan anggaran dapat mencapai tingkat maksimal,” tegasnya.
Yuli berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan serapan anggaran. Langkah ini dianggapnya sebagai kunci penting untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkualitas di Kutim, memastikan bahwa alokasi anggaran yang besar benar-benar berkontribusi pada kemajuan daerah secara menyeluruh. (ADV)
