REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Puluhan pengelola keuangan lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa dilatih agar lebih tertib administrasi dalam mengelola keuangan daerah. Kegiatan ini pun dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Abdul Karim Dania mengatakan, pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dari para bendahara pengeluaran atau pengelola aplikasi SIPD agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Termasuk dalam rangka tertib administrasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
“Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Sehingga penatausahaannya harus dilakukan secara baik, tertib dan sistematis,” ungkapnya, di sela-sela kegiatan, di Almadera Hotel Makassar, kemarin.
Baca Juga : Bangun SDM Unggul dan Berdaya Saing, PT Vale Kampanyekan Budaya K3 di Perguruan Tinggi
Untuk mencapai tujuan itu kata Abdul Karim, perlu mempersiapkan aparatnya dalam menghadapi perubahan, dan mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuannya, gar laporan keuangan dapat menuju good government atau pemerintahan yang baik.
“Tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel diperlukan dukungan komitmen, partisipasi dan tanggung jawab dari semua pihak. Sehingga kami minta seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik agar dapat mencermati dan melaksanakan segala aturan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat memahaminya dengan baik dan melaksanakan dengan benar,” harap Karim.
Pelatihan ini diikuti sebanyak 67 orang yang berasal dari bendahara pengeluaran atau PPK-SKPD dan aparat pengelola keuangan dari BPKD Kabupaten Gowa. Kegiatan ini pun bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan para bendahara pengeluaran atau pengelola aplikasi SIPD dapar tertib administrasi khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah.