0%
logo header
Senin, 01 Juli 2024 15:29

APBD Kukar 2023 Dikoreksi, DPRD Setuju, Pemkab Diminta Perbaiki 5 Poin Penting

M. Imran Syam
Editor : M. Imran Syam
Sekda Kukar, Sunggono, saat memberikan sambutan. (Istimewa)
Sekda Kukar, Sunggono, saat memberikan sambutan. (Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI KARTANEGARA — DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kukar Tahun Anggaran 2023. Namun, persetujuan tersebut diiringi dengan catatan penting.

Dalam Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kukar, Senin (01/07/2024), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar menyampaikan sejumlah poin penting kepada Pemkab Kukar. Poin-poin tersebut merupakan catatan atas hasil evaluasi Banggar terhadap Raperda tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Dr. H. Sunggono yang mewakili Bupati Kukar Edi Damansyah, menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan dari DPRD Kukar. Ia mengatakan, Pemkab Kukar akan segera menindaklanjuti catatan-catatan tersebut.

Baca Juga : Bupati Kukar Buka MTQ Antar OPD, ASN Jadi Pelopor Gerakan Mengaji

“Kami akan segera menindaklanjuti catatan-catatan dari Banggar DPRD Kukar. Kami berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta untuk lebih memperhatikan program-program yang berpihak kepada masyarakat,” kata Sunggono.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid menyampaikan bahwa Banggar menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Pemkab Kukar dalam pelaksanaan APBD 2023. Ia mengatakan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Pemkab Kukar, antara lain terkait dengan realisasi fisik anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, dan pengelolaan aset daerah,” kata Rasid.

Baca Juga : Kukar Jadi Tujuan Kunjungan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Dua

Ia menambahkan, Banggar juga meminta Pemkab Kukar untuk lebih memperhatikan program-program yang berpihak kepada masyarakat, seperti program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan.

“DPRD Kukar berharap Pemkab Kukar dapat segera menindaklanjuti catatan-catatan Banggar ini, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Kukar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya. (ADV/Diskominfo Kukar)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646