0%
logo header
Rabu, 05 Januari 2022 19:24

Gaji Panitia Pilkades di Jeneponto Terancam Gagal Dibayarkan, Kepala BPKAD Angkat Biacara

Ilustrasi Gaji.
Ilustrasi Gaji.

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JENEPONTO — Sejumlah panitia pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, keluhkan honor yang belum dibayarkan hingga saat ini. Bahkan dikabarkan honor tersebut terancam gagal dibayarkan.

Hal itu terjadi akibat kosongnya kas daerah yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

“Alasannya masuk perubahan dan habis dana di Kasda makanya dia bilang hangus,” ujar salah satu panitia yang enggan disebut namanya kepada wartawan, Rabu. (05/01/2022).

Baca Juga : Yakin Golkar Solid, TP Optimis Airlangga Terpilih di Pilpres 2024

Padahal kata dia, dana yang saat ini belum dibayarkan itu tersisa 2 bulan. Yang terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara dan 4 orang anggota.

“Iya baru 3 bulan dibayarkan honor panitia, sisa 2 bulan yang belum dibayar yang katanya hangus dengan total Rp.2.500.000 selama 5 bulan, yang perbulannya sebesar Rp. 500.000,” ucapnya.

Bahkan dana komsumsi yang digunakan selama ini juga terancam gagal bayar. “Konsumsi sebanyak Rp.500.000 milik salah satu teman panitia juga belum dibayar,” sebutnya.

Baca Juga : Di HUT MKGR, Airlangga Sebut Golkar Sulsel Jadi Contoh Indonesia Timur

Tak hanya itu, sebagian besar petugas pilkades dibeberapa desa di butta turatea juga dikabarkan mengalami hal yang sama. Padahal anggaran tersebut terbilang cukup banyak.

“Banyak juga desa yang belum cair dana desanya seperti Desa Barana sebesar Rp. 48.700.000, Mallasoro Rp. 34.595.000, Batujala Rp. 71.400.000, desa Bungeng Rp. 47.000.000, Kampala Rp.17,647,731, Turatea timur 8.300.000, Pao Rp.15.000.000,” bebernya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPKAD Jeneponto Armawih langsung buka suara.

Baca Juga : Muswil KAHMI Sulsel Tetapkan Muhammad Natsir Peraih Suara Terbanyak

Untuk kekosongan Kas menjelang akhir tahun adalah dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dan Dana PAD.

“Untuk Dana DAK itu tetap ada di kasda tetapi peruntukannya hanya untuk kegiatan DAK,” jelasnya.

Terkait Kegiatan Desa, sebenarnya hanya keterlambatan pencairan yang terpengaruh dari Desa itu sendiri.

Baca Juga : Ormas MKGR Sulsel Bertabur Bintang, Adies Kadir Salut Kepemimpinan TP

“Karena banyak yang terlambat menyelesaikan SPJ dananya yang sudah keluar sehingga terlambat juga pengajuan selanjutnya,” ucap Armawih.

Hingga saat ini pemda juga sudah mengirim permintaan Data ke Desa atau kegiatan-kegiatan yang belum terbayarkan.

Ia pun menyebut keterlambatan itu akan tetap dibayarkan namun butuh proses waktu.

Baca Juga : Ormas MKGR Sulsel Bertabur Bintang, Adies Kadir Salut Kepemimpinan TP

“Kita akan ajukan sebagai kewajiban Pemda sehingga peluang pembayaran pun masih terbuka akan tetapi ada proses yang harus dilalui setelah ada hasil audit BPK tentang pengakuan Kewajiban di LKPD 2021,” tukasnya.

Penulis : Nurul Gaffar
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 852-9999-3998