REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Realisasi program sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Makassar hingga di triwulan ketiga belum mencapai 50 persen. Serapan anggaran OPD yang masih minim itu seperti Dinas Perpustakaan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Bagian Kerja Sama.
Kondisi ini mendapat tanggapan dari Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman. Menurutnya, minimnya realisasi program dari sejumlah OPD disebabkan pendapatan yang tidak maksimal akibat pandemi Covid-19.
Dari segi penyerapan anggaran, masih ada Rp2,57 triliun yang belum terserap dari pagu Rp4,52 triliun. Anggaran yang terserap baru Rp1,95 triliun.
Baca Juga : Bukti Tata Kelola Keuangan Makin Baik, Makassar Raih WTP Kelima Berturut-turut
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Kasrudi pun memberikan atensi agar pemerintah kota harus menggenjot program. Utamanya yang berkaitan dengan proyek pengerjaan fisik.
Terlebih lagi saat ini sudah memasuki triwulan keempat, dikhawatirkan, anggaran yang tidak terserap bakal menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
“Pekerja fisik cukup berpengaruh. Diawal triwulan empat ini harus digenjot. Jangan sampai jadi silpa lagi,” kata Kasrudi, Rabu (20/10/2021).
Baca Juga : Dorong Bulion Lewat Transformasi Digital, Emas Kelolaan BSI Regional Makassar Tembus 163 Kilogram
Kasrudi menilai, minimnya koordinasi antar OPD juga menjadi salah satu sebab banyak program yang belum berjalan.
“Misalnya lelang belum selesai. Paling tidak komunikasi perlu ditingkatkan sehingga pekerjaan itu bisa maksimal,” tutupnya. (*)
