OPINI: Distorsi Opini Publik Ditengah Paradigma dan Filosofi Kebiasaan Baru

  • Bagikan

Oleh: Sultrayansa (Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Halu Oleo)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, — Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki ragam Budaya, Bahasa dan Kepercayaan di masyarakatnya, perilaku sosial tidak dapat terlepaskan dari hal tersebut sebagai sebuah nilai yang melekat dan juga sebagai unsur pembentuknya. Kesemuanya itu telah berjalan berdampingan dengan perkembangan zaman dan telah melewati berbagai tantangan yang mencoba untuk membiaskan nilai-nilai budaya dengan kemajuan berbagai aspek yang sangat menggiurkan.

Perubahan adalah sebuah keniscayaan tidak terkecuali ruang publik sebagai bagian dari entitas sosial yang mengalami perkembangan signifikan oleh karena kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan literasi. Ruang publik sesungguhnya adalah konsep dalam tataran ilmu sosial yang pertama kali diperkenalkan Jurgen Hubermas seorang ilmuan berkebangsaan Jerman yang mengatakan bahwa “Ruang Publik merupakan domain kehidupan sosial dimana pendapat publik dapat dibentuk dan akses untuk semua warga negara terjamin” (1962). Graham (dalam Wodak & Koller, Eds, 2008), Menjelaskan bahwa menurut Habermas Ruang Publik berkembang sebagai “ruang yang memediasi antara masyarakat dan Negara, dimana publik mengorganisasikan dirinya sebagai pembawa opini”.

Distorsi menurut KBBI adalah kata yang berarti pemutarbalikkan suatu fakta, aturan, penyimpangan. Distorsi opini publik didefinisikan olen penulis sebagai penyimpangan dalam pemberian ruang yang adil (fair) bagi opini pro dan kontra atau disenting opinion tersebut,  sehingga kemudian  akibat daripada benturan opini pro dan kontra terhadap kebijakan penanganan pandemi covid19 menghasilkan sebuah kebingungan bahkan sebagian orang tidak percaya dengan tindakan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Satu contoh kebingungan yang terjadi dimasyarakat, saat pemerintah melalui juru bicara gugus tugas penanganan covid19 menyampaikan wacana untuk mengganti istilah new normal menjadi kebiasaan baru, yang sebenarnya telah penulis sampaikan melalui tulisan ‘new normal sebagai strategi dan konstruksi realitas sosial’ didalam sebuah media awal juni lalu, adalah hal yang penulis pandang sebagai sesuatu yang mungkin memberikan pengaruh tetapi tidak berkontribusi besar terhadap pencegahan bertambahnya jumlah kasus positif, karena hal tersebut berada dalam domain paradigma dan filosofis.

Struktur ruang publik sesungguhnya didasari oleh suatu domain (ruang) untuk mengakomodasi Opini Publik terhadap isu bersama, tantangannya adalah bagaimana pemerintah hari ini sebagai “pemegang tongkat ajaib” kemudian menghasilkan secara nyata sebuah gebrakan yang benar-benar mampu merubah perilaku sosial akibat pandemi yang tengah terjadi dan juga opini publik yang berkembang atas isu pandemi, yang faktanya kemudian juga menghasilkan opini yang berbenturan atau bahkan mengalami distorsi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Hal itu terlihat ketika munculnya opini terhadap penanganan pandemik yang diasumsikan sebagai suatu cara yang tidak efektif misalnya saja Rapid Test, bahkan muncul opini bahwa tindakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu dikarenakan dana penanganan pandemi yang cukup besar. Bukan tanpa alasan opini tersebut muncul setelah awal Juni 2020 berdasarkan data Nasional.Kontan.co.id. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menaikkan anggaran penanganan Covid-19 menjadi 677,2 Triliun.

Solusi dari distorsi yang terjadi menurut penulis adalah bagaimana kemudian pemerintah mampu meyakinkan seluruh elemen masyarakat, dengan menghadirkan tindakan-tindakan yang efektif dan nyata tidak menghadirkan beban baru didalam kebiasaan baru, tetapi menghadirkan suasana yang humanis dan menjadikan hal tersebut (memakai masker, mencuci tangan, phsycal distancing) sebagai bagian dari diri setiap masyarakat.

Pada akhirnya masyarakat akan mendapatkan titik terang dari distorsi yang terjadi adalah ketika pemegang tongkat ajaib kemudian mampu menghindari hal-hal yang dapat menghadirkan benturan opini dan pertanyaan-pertanyaan yang semestinya tidak menghabiskan energi kita hanya untuk sesuatu yang tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat terdampak, peningkatan kualitas penanganan dan pengendalian pandemik, dan tak lupa peningkatan kualitas daya fikir yang mampu menjangkau hati dan pemikiran masyarakat indonesia.

  • Bagikan