OPINI: Membela Sadli Tak Harus Menyudutkan Bupati (Surat Kepada Kawan)

  • Bagikan

Oleh: Falihin Barakati (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dan Aktivis PMII)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, — Kawan. Kita sama dalam pandangan. Sepakat dengan demokrasi. Bahwa kebebasan mengkritik adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Pun kebebasan pers. Pers sebagai pilar keempat demokrasi menjadi tempat kita menyalurkan kritik kepada para penguasa negeri.

Atas nama itu, kita sama. Tidak sepakat dengan pembungkaman kritik. Kita menjunjung tinggi kebebasan pers. Olehnya itu kita bela Sadli. Seorang wartawan yang kini di bui. Menjalani masa persidangan atas kasusnya yang dianggap mencemari nama baik Samahuddin Sang Bupati. Ia terancam dihukum penjara, karena tulisan opininya yang menyoal Simpang Lima Labungkari.

Namun apakah ketika membela Sadli kita diharuskan untuk menyudutkan Bupati? Apakah ketika kita berteriak “Save Sadli” kita diwajibkan untuk “Serang Bupati”? Membangun opini publik seakan-akan Bupati otoriter. Menggiring persepsi masyarakat seakan-akan Samahuddin anti kritik. Bahkan menganggapnya tak memiliki rasa kemanusiaan karena tega ingin memenjarakan rakyatnya.

Tunggu dulu kawan. Di titik ini kita berbeda pandangan. Membela Sadli tak harus menyudutkan Bupati. Membela Sadli tak mesti menyerang Bupati. Yang kita cari baiknya jalan damai. Di situ ada lorong maaf. Karena Bupati adalah seorang ayah, sementara Sadli adalah seorang anak yang tinggal serumah di Negeri Seribu Gua.

Kita jangan terlalu cepat menuduh. Lalu membangun opini liar yang akan membuat gaduh. Terlalu sinis juga kalau menganggap Bupati anti kritik dan otoriter. Karena kenyataannya suara-suara kritik masih selalu terdengar di Buton Tengah. Masukan dan saranpun masih diterima. Saya kira soal kritik-mengkritik ini ada sebuah prinsip yang bisa kita gunakan sebagai pilihan, bahwa ketika kita bisa berbisik kenapa mesti harus berteriak. Tapi itu soal pilihan cara mengkritik.

Soal hubungan pers dengan Bupati saya kira baik-baik saja. Jangan diadu domba dengan masalah Sadli ini. Kehadiran Bupati di peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarmasin menjadi salah satu indikator bahwa ia mempunyai perhatian bagi insan pers. Bahkan keterangannya di beberapa media ia telah mendukung dan siap mensukseskan pelaksanaan HPN 2021 di Sultra. Pemerintah daerah (Pemda) Buteng juga membangun kerjasama dengan beberapa media sebagai penyambung informasi dari Pemda ke masyarakat dan sebaliknya, dari masyarakat ke Pemda.

Terkait kebebasan pers, saya kira itu sudah menjadi amanah undang-undang yang harus dijunjung tinggi. Tetapi wartawan atau media massa jangan memanfaatkan dan berilindung di balik kemerdekaan pers untuk bertindak dan berbuat sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan aturan hukum atau norma-norma lainnya.

Bagir Manan, seorang pakar hukum yang juga mantan Ketua Dewan Pers dalam acara diskusi publik di perayaan HPN 2020, menyatakan agar wartawan dan media massa tidak terlena dengan kemerdekaan pers. Menurutnya ada empat saran untuk pers dalam menjaga kemerdekaannya sendiri. Pertama, pers harus sadar sebagai pranata publik. Kedua, pers menjunjung tinggi etika. Ketiga perluasan wawasan wartawan agar pers dapat menjadi agen pembangunan, mata publik, pengawas dan publik Avant Garde. Keempat, pers harus memiliki hati nuraninya.

Saya kira ini sebuah sinyal kawan. Bahwa kebebasan atau kemerdekaan pers sebagai pranata publik juga ada batasnya. Di publik, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Maka kita mesti sadar akan batas kita masing-masing. Kita tidak boleh memanfaatkan kebebasan untuk menyudutkan atau menjatuhkan orang lain sehingga menabrak tembok-tembok etik.

Saya bukan membela Bupati kawan. Saya hanya ingin memandang dengan cara yang berbeda. Tidak hanya memandang masalah dari kiri jalan tetapi juga berdiri di tengah memandang kiri-kanan. Dengan begitu kita bisa tahu bahwa ada informasi yang tersumbat sehingga tak mengalir sampai di kiri jalan. Kita sama-sama berharap, sekalipun proses hukum sudah terlanjur berjalan, semoga jalan damai dan lorong maaf dapat ditempuh untuk Buteng Berkah.

Demikian kutulis surat ini kawan. Dengan penuh pertimbangan karena akan ada konsekuensi perdebatan karena perbedaan pandangan. Tapi itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah perpecahan. “Wala tafarroqu”, janganlah kalian berpecah belah.

  • Bagikan