OPINI: Tinjauan Hukum Penetapan Tersangka Lima Koordinator Aksi Unjuk Rasa di PT. VDNI

  • Bagikan
Sugihyarman Silondae, S.H.

Penulis:
Sugihyarman Silondae, S.H. (Advokat, Akademisi & Praktisi Hukum)

𝗣osisi Kasus

Mulai tanggal 14- 16 Desember 2020, Organisasi Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja (SPKT) Kabupaten Konawe bersama Dewan Pengurus Wilayah Federasi Kesatuan Serikat Kerja Nasional (DPW F-KSPN) Prov Sultra, melakukan aksi unjuk rasa damai. Kegiatan tersebut dengan Tema “Hak dan Kesejahtraan Pekerja/Buruh dan Demokrasi jujur damai serta taat mengikuti sesuai Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19”. Dengan tuntutan sebagai berikut ;

  1. Mempertanyakan Kejelasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pekerja/Karyawan PT.VDNI yang jangka waktu bekerjanya lebih dari 36 Bulan (3 Tahun) dan Belum ada kejelasan Statusnya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
  2. Menuntut kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh yang sudah lebih dari 1 Tahun Bekerja, karena mereka (SPKT dan DPW F-KSPN) melihat sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, Pasal 42.

Berdasarkan informasi yang penulis baca melalui Media Online “sultranews.co.id” ;

  1. Saat terjadinya aksi pembakaran di kawasan pabrik nickel PT VDNI, kelompok massa unjuk rasa dari lima kordinator Aksi itu sudah tidak berada di lokasi saat terjadinya kejadian saling lempar batu dengan pihak Humas Perusahaan yg berujung pada Pembakaran dan Pengrusakan,
  2. Saat bersamaan pada hari itu juga terdapat beberapa elemen/kelompok massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa di PT VDNI.

Sumber Hukum

Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)

Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998

Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009

Isu Hukum

  1. Apakah tindakan Pelaku (oknum) yang melakukan pembakaran & pengrusakan di kawasan pabrik nickel PT VDNI, terbukti di hasut oleh 5 (lima) orang kordinator aksi ? Apakah Pelaku (oknum) tersebut merupakan bagian dari kelompok massa aksi dan terdaftar secara resmi pada Organisasi Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja (SPKT) Kabupaten Konawe & Federasi Kesatuan Serikat Kerja Nasional (DPW F-KSPN) Prov Sultra ? (Pasal 160 KUHP),
  2. Apakah 5 (lima) orang Kordinator Aksi terbukti dengan sengaja tidak mengikuti perintah dari kepolisian dan menghalang-halangi polisi dalam melaksanakan tugas pengamanan pada saat kejadian pembakaran dan pengrusakan berlangsung ? (Pasal 216 KUHP).

Analisis

PASAL 160 KUHP ;

Sebelumnya, mari kita simak bersama bunyi lengkap Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

𝗥 𝗦𝗼𝗲𝘀𝗶𝗹𝗼, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal ;136-137) menerangkan bahwa:

  1. “Menghasut” artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk”, akan tetapi bukan “memaksa”.
    Orang memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu, menurut Soesilo, bukan berarti menghasut. Cara menghasut orang itu misalnya secara langsung: “Seranglah polisi yang tidak adil itu, bunuhlah, dan ambillah senjatanya!” ditujukan terhadap seorang polisi yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah. Sedangkan cara menghasut orang secara tidak langsung, seperti dalam bentuk pertanyaan: “Saudara-saudara, apakah polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja, apakah tidak kamu serang, bunuh, dan ambil senjatanya?”
  2. Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik.
  3. Orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar. Tidak perlu penghasut itu berdiri di tepi jalan raya misalnya, akan tetapi yang disyaratkan ialah di tempat itu ada orang banyak. Tidak mengurangkan syarat bahwa hasutan harus di tempat umum dan ada orang banyak, hasutan itu bisa terjadi meskipun hanya ditujukan pada satu orang. Orang yang menghasut dalam rapat umum dapat dihukum demikian pula di gedung bioskop, meskipun masuknya degan karcis, karena itu adalah tempat umum, sebaliknya menghasut dalam pembicaraan yang bersifat “kita sama kita” (onder onsjes, vertrouwelijk) itu tidak dapat dihukum.
  4. Maksud hasutan itu harus ditujukan supaya:
    a. dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) = semua perbuatan yang diancam dengan hukuman
    b. melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan
    c. jangan mau menurut pada peraturan perundang-undangan
    d. jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang

Dengan penjelasan di atas jelas bahwa Penggunaan Pasal 160 KUHP untuk menjerat 5 (lima) Kordinator Aksi, baru bisa digunakan jika:

“Ada perbuatan menghasut baik secara Lisan maupun Tulisan yang dilakukan dengan sengaja oleh 5 (Kordinator Aksi), dilakukan di depan umum, kemudian orang yang dihasut adalah massa aksi yang tergabung secara resmi dalam gerakan Kelompok/Anggota Organisasi Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja (SPKT) Kabupaten Konawe dan Dewan Pengurus Wilayah Federasi Kesatuan Serikat Kerja Nasional (DPW F-KSPN) Prov Sultra.

Kemudian Unsur-unsur dari 𝐏𝐚𝐬𝐚𝐥 216 𝐊𝐔𝐇𝐏 adalah sebagai berikut:

  • barang siapa
  • dengan sengaja
  • tidak menuruti perintah atau permintanaan menurut undang-undang
  • ataubarang siapa dengan sengaja
  • mencegah/menghalangi/menggagalkan
    tindakan pejabat guna menjalankan.
    undang-undang, dipidana paling lama 4
    bulan 2 minggu atau denda paling banyak
    9 ribu rupiah.

Dengan penjelasan di atas jelas bahwa Penggunaan Pasal 216 KUHP untuk menjerat 5 (lima) Kordinator Aksi, baru bisa digunakan jika:

“5 (lima) Kordinator Aksi dengan sengaja tidak mengikuti perintah dari alat-alat perlengkapan Negara misalnya pegawai negeri sipil atau kepolisian untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang undang-undang atau mencegah/menghalang-halangi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (Perbuatan Pembakaran & Pengrusakan), maka pengawai negeri atau kepolisian dapat melakukan tindakan-tindakan yang menurut undang-undang dibenarkan. Dalam konteks ini, maka harus ada dasar yang kuat bahwa perbuatan tersebut melanggar undang-undang, artinya asas legalitas harus terpenuhi lebih dahulu, baru bisa dipidana.

Kesimpulan

5 (lima) Orang Kordinator Aksi melalui wadah Organisasi Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja (SPKT) Kabupaten Konawe bersama Federasi Kesatuan Serikat Kerja Nasional (DPW F-KSPN) Prov Sultra, melakukan aksi unjuk rasa damai. Kegiatan mereka Merupakan sarana untuk meyampaikan aspirasi sebagai perbuatan yang legal dan dijamin oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Unjuk rasa yang mereka lakukan adalah peristiwa hukum ; Mulai dari proses persiapan untuk menyampaikan pendapat secara damai, proses melaporkan kegiatan penyampaian pendapat secara damai dan proses meminta pengamanan ke Polres Konawe hingga proses pembubaran penyampaian pendapat. Langkah-langkah ini semua diatur dalam UU tersebut.

Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka menggunakan Pasal 160 & 216 KUHP haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti ; “dalam bentuk Lisan ataupun Tulisan”. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Yang harus menjadi Fokus dari pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara adalah; Mengusut tuntas Pelaku(oknum) Pembakaran & Pengrusakan dan siapa intelectual dader (Aktor Utama) di balik kejadian tersebut. Harus diungkap dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)

  • Bagikan