Penertiban Berjalan Lancar, Dirut Perseroda Pastikan Lahan 45 Kembali ke Tangan Pemprov

  • Bagikan
Kondisi aset Perseroda Sulsel di kawasan Gedung Juang 45, Jalan Sultan Alauddin Makassar pasca penertiban, Senin (4/10/2021).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – PT Sulsel Citra Indonesia (SCI) atau Perseroda Sulawesi Selatan melakukan penertiban aset yang terletak di kawasan Gedung Juang 45, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Senin (4/10/2021). Penertiban tersebut dilakukan berdasarkan keputusan rapat gabungan yang sebelumnya diselenggarakan di Kantor Perseroda Sulsel, Jalan Ratulangi, Jumat (1/10/2021) lalu.

Hadir pada pertemuan tersebut masing-masing direksi PT SCI, Polrestabes Makassar, Dandim Makassar, Kodim XIV Hasanuddin, Dinas Perhubungan Sulsel, Satpol PP Sulsel, Biro Ekonomi Sulsel, Biro Hukum Sulsel, Biro Aset Sulsel dan Camat Tamalate.

Rapat gabungan tersebut merupakan pertemuan lanjutan. Sebelumnya sudah dilaksanakan empat kali rapat koordinasi yang digelar oleh PIC Aset Perseroda Sulsel. Prinsipnya, keberadaan tanah yang diatasnya terdapat bangunan Gedung Juang 45 adalah milik Pemerintah Provinsi Sulsel yang dipisahkan untuk Perusahaan Daerah Sulsel berdasarkan Perda nomor 5 tahun 1976 tentang penetapan modal dasar Perusahaan Daerah.

Pada 1991, tanah tersebut diamanahkan kepada Dewan Harian Angkatan 45 untuk pengelolaannya oleh Pemprov Sulsel. Tahun berjalan, Pemprov Sulsel kemudian menerbitkan surat keputusan Gubernur nomor 4375/X1/2010 tentang penyesuaian nilai aset Pemprov Sulsel yang diinvestasikan sebagai penyertaan modal.

Adapun maksud dan SK Gubernur Tahun 2010 adalah menyerahkan pengelolaan tanah tersebut untuk dimanfaatkan bagi kepentingan peningkatan pendapatan daerah. Pada 2016, terbit Permendagri nomor 19 tahun 2016, yang pada pasal 153 disebutkan bahwa pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

“Tidak diperkenankan untuk pinjam pakai kepada lembaga ormas, yayasan, atau badan hukum lainnya dan perorangan,” bunyi keterangan tertulis yang diterima dari PT SCI atau Perseroda Sulsel, Senin (4/10/2021).

PIC Property PT SCI, Akmal mengemukakan bahwa temuan BPK Provinsi Sulsel pada Tahun 2016-2017 menyebutkan bahwa Pemprov Sulsel mengalami kerugian atas aset tersebut dengan tidak adanya dividen bagi pemerintah atas pemanfaatan lahan tersebut.

“Dan tahun 2021 terbit Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel nomor 032/5944/BKAD tanggal 22 Juli 2021 yang menyebutkan bahwa pembangunan beberapa unit rumah permanen di atas tanah tersebut tidak sesuai dengan amanat dan ketentuan perundang-undangan,” jelas Akmal.

Untuk itu, berdasarkan beberapa dasar hukum tersebut dan pendapat hukum yang berkembang pada rapat koordinasi dan gabungan, maka tanah tersebut akan segera diambilalih pengelolaannya oleh PT SCI atau Perseroda Sulsel.

Direktur Utama PT SCI atau Perseroda Sulsel, Yasir Mahmud menyatakan bahwa direksi Perusda sebelumnya juga sudah pernah melakukan koordinasi untuk penyelesaian sengketa pemanfaatan lahan tersebut. Namun, tidak pernah menemukan solusi.

“Oleh karena itu, kesempatan bagi kami selaku pimpinan PT SCI untuk melanjutkan dan melakukan penertiban bersama pihak yang berwenang dan segera lahan tersebut akan dimanfaatkan bagi kepentingan umum serta peningkatan PAD Sulsel,” beber Yasir.

Menurutnya, pada hakikatnya upaya penertiban tersebut merupakan usaha dan tindak lanjut atas surat dari Yayasan Juang Andi Sose yang telah mengembalikan dan menyerahkan penggunaan lahan serta bangunan tersebut kepada Pemprov Sulsel.

“Ditandatangani masing-masing pihak oleh sekretaris daerah (Abdul Hayat Gani) dan Andi Hamrul Sose yang tertuang dalam berita acara penyerahan Nomor 22/YJAS/XI/2019 pada hari Jumat, 6 Desember 2019,” tambah Yasir.

Sementara itu, Juru Bicara Perseroda Sulsel, Nursalam mengemukakan bahwa pada Agustus 2021 lalu, pihaknya sudah tiga kali bersurat untuk melakukan pengosongan dengan diktum waktu 7 hari, kemudian 3 hari, dan terakhir 1 hari.

Namun kata Nursalam, upaya persuasif untuk membicarakan secara damai keberadaan tanah dan bangunan tersebut, termasuk upaya untuk mengosongkan lokasi itu tidak mendapatkan tanggapan. Justru, kata Nursalam, pihak pengguna lahan mempertahankan status quo atas lahan tersebut.

Pada saat penertiban sendiri, Perseroda Sulsel didampingi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian. Penertiban juga berlangsung lancar untuk merobohkan bangunan rumah yang berdiri di depan Gedung Juang 45.

Para penghuni rela mengosongkan rumah lantaran tidak memiliki alas hak. Kepala Satpol PP Sulsel, Mujiono telah memfasilitasi dengan kendaraan agar warga dapat memindahkan barang-barangnya. (*)

  • Bagikan