REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Kemenkumham RI berhasil menerima penghargaan pada Anugerah Pengadaan 2023 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 atau sangat baik.
Penghargaan tesebut diterima langsung oleh Plh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Reinhard Silitonga, di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/11) malam kemarin.
Baca Juga : Awasi Pelaksanaan APBD, Edward Horas Temui Warga Kelurahan Malimongan
Menurut Reinhard, anugerah tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran di Kemenkumham yang menangani pengadaan barang dan jasa.
“Penghargaan ini adalah bukti dari kerja keras seluruh jajaran yang menangani pengadaan barang dan jasa di Kemenkumham,” katanya usai menerima penghargaan.
Lebih lanjut Reinhard berharap, penghargaan yang diterima dapat menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Baca Juga : Parepare Pertahankan Penghargaan Sebagai Kota Sehat Kategori Tertinggi Swasti Saba Wistara
“Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk seluruh jajaran menjadi lebih baik lagi,” tutur Reinhard.
Ia menyebutkan, nilai ITKP Kemenkumham RI mengalami peningkatan dibanding periode 2022 lalu yakni 81,8 atau baik dan berada di posisi terbaik ke II.
ITKP menjadi salah satu bagian dari Index Tata Kelola Pemerintah, sehingga menjadi salah satu variabel dalam menilai Reformasi Birokrasi (RB).
Baca Juga : Lakukan Pengawasan APBD di Maccini Sombala, Edward Horas Harap Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Adapun parameter penilaian ITKP, yakni, pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), dan Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
Terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak meminta, jajarannya untuk terus mendukung kinerja pengadaan barang dan jasa Kemenkumham.
“Dengan malaksanakan pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan dan akuntabel,” terangnya.
