0%
logo header
Minggu, 06 Maret 2022 23:57

Syarat Vaksinasi Diprediksi Bakal Kurangi Partisipasi Pemilih di Pilkades Sinjai

Rizal
Editor : Rizal
Ketua BPD Lamatti Riaja, Muhammad Nasir. (Foto: Asrianto)
Ketua BPD Lamatti Riaja, Muhammad Nasir. (Foto: Asrianto)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, SINJAI – Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Kabupaten Sinjai memberlakukan syarat wajib vaksinasi Covid-19 bagi pemilih di Pilkades Serentak, 17 Maret mendatang. Dengan demikian, warga yang belum melakukan vaksinasi otomatis tak dapat menyalurkan hak pilihnya.

Kebijakan inipun menuai pro dan kontra diberbagai kalangan. Salah satunya dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

Tak tanggung-tanggung, akibatnya bisa sangat fatal. Sebab berpotensi mengurangi tingkat partisipasi pemilih pada kontestasi demokrasi terbesar ditingkat desa itu.

Baca Juga : Gandeng BRIN, Muhammad Fauzi Bekali Guru SMA Lutra Soal Penulisan Ilmiah

“Syarat vaksinasi tidak tepat untuk diberlakukan bagi para pemilih. Ini akan mengurangi partisipasi pemilih dan merugikan calon kepala desa nantinya,” tegas Ketua BPD Lamatti Riaja, Muhammad Nasir, Minggu (6/3/2022).

Dalam aturan pun, katanya, tak ada poin yang mewajibkan pemilih harus mengantongi keterangan vaksinasi. Itu merujuk pada peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa. Termasuk dalam Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2021 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

“Dalam peraturan bupati dan Permendagri tidak ada kewajiban pemilih untuk vaksin. Yang ada, mengatur tentang protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19,” tambah Nasir.

Baca Juga : Dihadapan Mahasiswa UIN, Rudianto Lallo Singgung Peran dan Fungsi Mahasiswa

Oleh karena itu, ia berharap agar pemberlakuan syarat vaksinasi bagi pemilih dapat segera dicabut agar kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan. Tak terkesan prematur dalam mengeluarkan kebijakan.

“Kami tetap mendukung program percepatan vaksinasi Covid-19, namun jangan korbankan hak suara yang ada di desa demi kepentingan percepatan vaksinasi dengan memanfaatkan momen Pilkades Sinjai ini,” kata Nasir.

Ia pun berharap agar seluruh hak pilih di Pilkades Sinjai nantinya dapat menyalurkan suaranya tanpa terkendala syarat vaksinasi.

Baca Juga : Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Sebut Perjuangan Shamsi Ali Sebarkan Islam Seperti Karaeng Matoayya

“Demokrasi tak boleh dikebiri demi kepentingan yang lain,” tutupnya.

Sebelumnya, Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa menegaskan bahwa kebijakan para pemilih wajib menyertakan kartu vaksin apabila ingin menyalurkan hak suaranya di Pilkades mendatang sudah bersifat final.

“Hasil rapat koordinasi menyepakati bahwa kita mewajibkan pemilih untuk menyertakan kartu vaksin pada pemilihan Pilkades. Hal ini sesuai surat PPKD Kabupaten Sinjai,” tegasnya, Sabtu (5/3/2022) lalu.

Baca Juga : Sosialisasi Perda Kepemudaan, Eric Horas Ajak Anak Muda Lebih Kreatif dan Produktif

Menurutnya, aturan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, ketentuan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksinasi dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sinjai, Andi Hariyani Rasyid juga menegaskan hal yang sama. Bahkan, pihaknya mengaku telah menyosialisasikan hal tersebut kepada 54 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades Serentak tahun ini. (*)

Penulis : Asrianto
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646