Barru — Suasana hangat mewarnai Halal Bihalal Terpadu yang digelar Kerukunan Santri Asal Kabupaten Barru, Ikatan Alumni DDI Kabupaten Barru, dan Pengurus Daerah DDI Kabupaten Barru di Lantai VI Mal Pelayanan Publik Barru, Ahad (5/4/2026).
Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi pasca Idulfitri 1447 Hijriah sekaligus mempererat hubungan antara santri, alumni, dan pengurus DDI di Kabupaten Barru.
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, baik dari sisi program maupun fasilitas.
Baca Juga : Bupati Barru Buka Peluang Kolaborasi dengan Kampus dan BRIN Kembangkan Potensi Daerah
Pemerintah daerah, kata dia, membuka ruang kolaborasi, termasuk dalam promosi kegiatan pesantren kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah siap mendukung program Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Termasuk pemanfaatan videotron di perempatan Tugu Payung untuk promosi kegiatan,” ujarnya.
Menurut Bupati, Pondok Pesantren DDI Mangkoso memiliki peran strategis dalam pembangunan bidang keagamaan di Barru. Pesantren ini telah melahirkan ulama, dai, dan tokoh masyarakat yang berkontribusi dalam pembinaan umat serta penguatan akhlak generasi muda.
Baca Juga : Hadiri HBDI ke-118, Bupati Barru Dukung Senam Taichi Jadi Agenda Rutin Car Free Day
Kontribusi tersebut juga terlihat dari peran alumni yang aktif di berbagai daerah sebagai penggerak dakwah dan pembinaan masyarakat.
Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, M. Faried Wajedy, menyampaikan hikmah Halal Bihalal dengan menekankan pentingnya kesadaran berwakaf sebagai amal jariyah yang berkelanjutan.
Ia mengajak masyarakat menjadikan Halal Bihalal sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam mendukung kemajuan umat.
Baca Juga : Sambut HBDI ke-118, Bupati Barru Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat Lewat Senam Tai Chi
Kegiatan ini dihadiri Bupati, Wakil Bupati, pimpinan perangkat daerah, tokoh agama, alumni, santri, serta masyarakat.
Halal Bihalal Terpadu ini memperkuat sinergi antara pesantren, alumni, dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai keagamaan.(*)
