0%
logo header
Jumat, 24 Juni 2022 21:40

Bupati Gowa Minta Kebijakan Penghapusan Honorer Dikaji Kembali

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, saat mengikuti Rapat Kordinasi Pembahasan dan Penyelesaian Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, Jumat (24/06/2022). (Dok. Humas Gowa)
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, saat mengikuti Rapat Kordinasi Pembahasan dan Penyelesaian Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, Jumat (24/06/2022). (Dok. Humas Gowa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang berencana akan menghapus tenaga honorer diminta agar tinjau atau dikaji kembali.

Menurut Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan yang juga merupakan Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini, pemerintah daerah sejauh ini berharap agar skema penghapusan tenaga honorer kembali ditinjau dengan beberapa pertimbangan.

Adnan menjelaskan, pertama, tenaga honorer pada umumnya ditugaskan sebagai garda terdepan dalam membantu dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Misalnya beberapa honorer ditugaskan dalam pelayanan kemasyarakatan, seperti Dinas Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan dinas pelayanan lainnya.

Baca Juga : Kaum Perempuan di Gowa Diajak Lawan Radikalisme dan Terorisme

“Urgennya fungsi dan tugas dari tenaga honorer ini tentunya dinilai akan menganggu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayan publik jika kebijakan honorer dihapuskan,” katanya setelah mengikuti Rapat Kordinasi Pembahasan dan Penyelesaian Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, Jumat (24/06/2022).

Hal lainnya yang dianggap perlu menjadi perhatian adalah kebijakan yang direncanakan Kemenpan-RB itu bersamaan dengan rangkaian kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2022 atau tahun politik. Sehingga dikhawatirkan menjadi isu politik. 

“Kami dengan beberapa kabupaten dan kota berharap penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat dapat ditunda sampai selesainya rangkaian pemilu serentak 2022. Rekomendasi ini bahkan dikeluarkan sebagai salah satu usulan dalan Rakernas XIV Apkasi 2022 baru-baru ini di Bogor,” jelasnya

Baca Juga : Tiga Pendaftar Lelang Pimpinan Tinggi Pemkab Gowa Tak Bersyarat

Dengan melihat kondisi tersebut dirinya mengharapkan agar kebijakan terkait penghapusan tenaga honerer sebaiknya ditunda.

Belum lagi lanjutnya, kondisi di beberapa pemerintahan daerah pada umumnya kekurangan pegawai terutama yang bertugas di garda depan untuk memberi pelayanan masyatakat. Sehingga sebagian besar pelayanan publik banyak dilakukan oleh tenaga honorer. Seperti, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, perhubungan, satpol PP dan lainnya

“Penghapusan tenaga honorer dapat mengganggu kinerja penyelenggaraa, pemerintah daerah dan pelayanan publik. Kondisi ini dapat berdampak pada penambahan angka pengganguran, dan kemiskinan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, sosial dan keamanan,”  tambah Sekjen APKASI ini.

Baca Juga : Pemkab Gowa Raih Penghargaan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat

Belum lagi masalah penggajian yang menyebabkan permasalahan di kemampuan keuangan daerah.

“Selama ini pemerintah daerah membayar honor bervariasi sesuai kemampuan daerahnya. Jika tenaga honorer di outsorchingkan honor harus sesuai dengan UMP dan ini akan sangat mempengaruhi postur belanja daerah,” tambahnya

Menurut Bupati Gowa dua periode ini, pemerintah daerah berharap skema penghapusan tenaga honorer kembali ditinjau dengan beberapa pertimbangan.

Baca Juga : Antisipasi Kekurangan Pangan, Dinas TPH Gowa Dorong Produktivitas Pertanian

“Pengalihan tenaga honor yang akan menambah APBD sehingga diusulkan diikuti penambahan pembiayaan yang bersumber dari APBN. Selain itu seleksi PPK diusulkan agar penetapan pasing gradenya yang berbeda-beda pada masing- masing wilayah,” jelasnya.

Selain itu perlu juga untuk memikirkan tenaga honorer yang tdk lulus seleksi pengangkatan PPK juga untuk tetap diperhatikan dengan memberikan kompensasi jaringan pengaman sosial (Kartu Prakerja). Terkhusus untuk jenis tenaga outsouching lebih banyak dibandingkan dengan yang telah diatur dalam surat edaran Kemenpan-RB. (*)

Penulis : Chaerani
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646