REPUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU — Aksi penyampaian aspirasi berlangsung di Bonelemo, Kabupaten Luwu, Senin (31/8/2026). Massa menyuarakan persoalan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar serta aktivitas mobilisasi kendaraan yang melintas di jalan umum dan kawasan permukiman.
Piur Arman yang diketahui sebagai warga Bonelemo turut menyampaikan aspirasi dalam aksi tersebut. Sejumlah peserta yang hadir diketahui memiliki keterkaitan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Berdasarkan pantauan di lokasi, jumlah peserta aksi relatif terbatas. Keterlibatan masyarakat Bonelemo maupun warga Saronda dalam jumlah besar tidak terlihat.
Baca Juga : Fordes Balla Pilih Aksi, Masker Gratis dan Penyiraman Jalan Jadi Solusi
Dalam orasinya, Arman meminta perusahaan memperhatikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Ia juga menyoroti aktivitas mobilisasi kendaraan yang melintas di jalan umum dan kawasan permukiman.
“Yang kami minta agar kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar benar-benar diperhatikan. Selain itu, mobilisasi kendaraan yang melintas di jalan umum dan perkampungan juga perlu diatur dengan baik karena bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat,” ujar Arman.
Di tengah penyampaian aspirasi, muncul hal lain yang menarik perhatian. Tim media yang berada di lokasi melihat seorang peserta aksi menyerahkan dokumen company profile sebuah perusahaan kepada pihak MDA.
Baca Juga : Jagung Sumo Sakti Siap Panen, Program PPM Masmindo Dorong Diversifikasi Pertanian di Bonelemo
Penyerahan dokumen tersebut berlangsung saat peserta aksi berkomunikasi dengan perwakilan perusahaan. Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen yang diperlihatkan, badan usaha yang diajukan disebut memiliki keterkaitan dengan salah seorang pihak yang terlibat dalam aksi.
Company profile tersebut mencantumkan alamat badan usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bukan di Kabupaten Luwu maupun Sulawesi Selatan.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, dokumen perusahaan tersebut sebelumnya telah masuk dalam proses di MDA, tetapi belum memperoleh persetujuan. Salah satu persoalan yang disebut masih menjadi pertimbangan adalah domisili badan usaha yang berada di Kalimantan.
Baca Juga : Menanam Kembali Harapan dari Kebun Kopi Ulusalu
Belum ada informasi yang memastikan apakah pengajuan perusahaan tersebut berkaitan langsung dengan tuntutan dalam aksi atau merupakan kepentingan lain yang disampaikan pada momentum yang sama.
Kemunculan dokumen company profile tersebut menjadi hal yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, terutama terkait hubungan antara pengajuan badan usaha dengan pihak yang terlibat dalam aksi.
Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan tokoh masyarakat Desa Saronda dan Desa Bonelemo. Keduanya menilai komunikasi menjadi salah satu langkah penting untuk menyelesaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Baca Juga : Sambut HUT ke-81 RI, FORDES Matappa Gelar Kerja Bakti Serentak di 20 Desa dan Kelurahan
Tokoh Desa Saronda, Asrudin, mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang perlu dihormati. Namun, ia menyebut komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan perusahaan selama ini berjalan cukup baik.
Menurutnya, keberadaan FORDES MATAPPA juga dapat menjadi ruang bagi masyarakat desa untuk menyampaikan persoalan dan kebutuhan kepada pihak terkait.
“Kalau ada aspirasi masyarakat tentu harus kita dengarkan. Tetapi selama ini komunikasi dengan perusahaan berjalan cukup baik. Apalagi sekarang ada FORDES MATAPPA yang menjadi ruang bagi desa untuk menyampaikan persoalan maupun kebutuhan masyarakat. Menurut kami, kalau ada masalah sebaiknya dikomunikasikan dengan baik melalui ruang yang sudah tersedia supaya bisa dicari penyelesaiannya bersama,” kata Asrudin.
Baca Juga : Sambut HUT ke-81 RI, FORDES Matappa Gelar Kerja Bakti Serentak di 20 Desa dan Kelurahan
Senada, tokoh Desa Bonelemo, Acho, berharap setiap persoalan dapat dibicarakan secara terbuka sesuai dengan substansinya. Ia mengingatkan agar persoalan yang muncul tidak mengganggu hubungan yang telah terbangun antara masyarakat dan perusahaan.
“Yang terpenting jangan sampai komunikasi terputus. Kalau memang persoalannya tenaga kerja, mari kita bicarakan tenaga kerja. Kalau terkait mobilisasi, kita dudukkan persoalan mobilisasi. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa mencari solusi tanpa harus membuat hubungan yang selama ini sudah terbangun menjadi terganggu,” ujar Acho.
Pandangan kedua tokoh desa tersebut muncul di tengah aksi yang berdasarkan pantauan di lapangan tidak terlihat diikuti masyarakat dalam jumlah besar. Keterlibatan warga Bonelemo maupun Saronda secara luas juga tidak tampak.
Baca Juga : Sambut HUT ke-81 RI, FORDES Matappa Gelar Kerja Bakti Serentak di 20 Desa dan Kelurahan
Kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak peserta untuk menyampaikan aspirasi. Namun, situasi itu membuka pertanyaan mengenai pihak yang diwakili dalam aksi serta posisi pengajuan badan usaha yang muncul bersamaan dengan penyampaian aspirasi.
Persoalan tenaga kerja dan mobilisasi kendaraan tetap perlu dibahas berdasarkan kondisi yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jika terdapat kepentingan lain, termasuk terkait pengajuan badan usaha, hal tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka agar kepentingan masyarakat dan kepentingan bisnis tidak bercampur dalam satu agenda.(*)
