REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Makassar menjadi tuan rumah pelaksanaan Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 bertajuk “Strengthening Islamic Finance Ecosystem to Advance Sustainable Halal Economic Growth”.
Forum yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini berlangsung pada 2 hingga 3 November 2026 di Claro Hotel Makassar. IIFS menjadi ruang pertemuan bagi regulator, pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat koordinasi kebijakan, mendorong inovasi, serta meningkatkan kontribusi keuangan syariah terhadap perekonomian nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan, inovasi produk, dan integrasi ekosistem lintas sektor guna meningkatkan daya saing serta kontribusi industri keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi halal nasional.
Baca Juga : Bupati Gowa: Kampung Zakat Bontomanai Harus Jadi Program Pemberdayaan Warga Sekitar
Ia menegaskan bahwa pentingnya penguatan ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi agar pertumbuhan industri dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
“Tentunya tema ini semakin menegaskan komitmen kita bahwa pengembangan keuangan syariah tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Yang kita butuhkan adalah ekosistem keuangan dan keuangan sosial syariah yang saling terhubung dan menguatkan,” ujarnya, saat memberikan sambutan dalam pembukaan, Senin, (02/11/2026).
Menurutnya, perkembangan tersebut perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas dan ketahanan kelembagaan, inovasi dan diferensiasi produk, pengembangan talenta, serta harmonisasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor.
Baca Juga : OJK Catat 4 Tantangan Besar Kembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Sementara, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, pemerintah provinsi memiliki komitmen penuh untuk memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program dan kebijakan daerah.
“Salah satu langkah yang telah pemerintah lakukan adalah melalui implementasi program Syariah First. Ini mendorong pemanfaatan layanan perbankan syariah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” terangnya.
Ia mengungkapkan, sebanyak 21 dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan telah mengalihkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke layanan perbankan syariah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga terus mendorong penguatan ekosistem industri halal melalui fasilitasi sertifikasi halal dan pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca Juga : SYAFIF OJK Dinilai Jadi Kolaborasi Strategis Perkuat Sektor Keuangan Syariah
“Pengembangan keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing ekonomi dan memperluas peluang Indonesia dalam industri halal global,” tutupnya.
Pembukaan IIFS 2026 juga turut dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Adi Budiarso, pimpinan serta perwakilan kementerian atau lembaga, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), anggota Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS), industri jasa keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), asosiasi, dan akademisi.
