0%
logo header
Jumat, 17 November 2023 11:25

Novel Tyty Paembonan Minta Pemkab Kutim kurangi Kegiatan Hiburan, Fokus Pembangunan Infrastruktur

Mulyadi Ma'ruf
Editor : Mulyadi Ma'ruf
Anggota DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan. (Istimewa)
Anggota DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan. (Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI TIMUR — Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan, menyerukan dengan tegas kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menghentikan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang dianggap tidak penting. Dalam pernyataan yang diutarakan dalam sebuah wawancara oleh awak media.

Novel Tyty Poembonan menekankan urgensi untuk fokus pada program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Ia menyoroti perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPRD untuk menciptakan program-program yang memprioritaskan kepentingan masyarakat dasar secara terintegrasi dan komprehensif. Dalam konteks ini, ia mengusulkan pengurangan perjalanan dinas yang tidak perlu dan menghindari kegiatan hajatan yang tidak memiliki urgensi yang cukup.

Baca Juga : Ketua DPRD Joni Desak Pemkab Kutim Segera Atasi Permasalahan Blank Spot

Menurut Novel Tyty Poembonan, dana yang biasanya digunakan untuk kegiatan hiburan, yang disebut “happy-happy,” sebaiknya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di daerah yang masih tertinggal.

“Kurangi-kurangi perjalanan dinas dan hajatan-hajatan yang tidak terlalu penting, mendingan uang tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia menyatakan keyakinannya bahwa langkah ini akan membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan memberikan manfaat yang jauh lebih nyata dalam jangka panjang. Pernyataan Novel Tyty Poembonan mendorong pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mempertimbangkan ulang penggunaan anggaran dan fokus pada program-program yang berdampak positif bagi warga Kutim.

Baca Juga : Joni sebut Infrastruktur Pendidikan di Kutim Wilayah Kota Sudah Terpenuhi: Tinggal di Pelosok Lagi

Keputusan pemerintah terkait seruan ini akan menjadi sorotan utama dalam pembahasan anggaran dan kebijakan daerah di masa mendatang. (ADV)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646