REPUBLIKNEWS.CO.ID,SINJAI — Penyediaan informasi bagi publik dan dijamin nya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai tentunya menjadi visi misi pemerintah saat ini. Prinsip keterbukaan itu menjadi tolok ukur atas pencapaian kinerja di tahun berjalan.
Namun, hal berbeda yang dilakukan UPT Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) Sinjai saat dimintai data Kendaraan Dinas (Randis) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai yang nunggak pajak ditahun 2023. Data itu enggan diberikan dengan alasan belum direkonsiliasi (Rekon).
Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan UPT Samsat Sinjai, Wahdiar mengatakan belum bisa memberikan data Randis Pemkab Sinjai yang nunggak pajak ditahun 2023 dengan alasan pihaknya belum melakukan rekonsiliasi data.
“Rangkaian rekonsiliasi data kendaraan dinas belum selesai karena belum ditandatangani oleh Inspektorat, BKAD dan Sekda Sinjai,” ujarnya saat dikonfirmasi republiknews.co.id, Selasa (9/1/2023).
Bahkan, Wahdiar meminta kepada media republiknews.co.id bersurat mengajukan permintaan data jika Kendaraan Dinas Pemkab Sinjai sudah dilakukan rekonsiliasi data.
“Jika rekonsiliasi data selesai bagus untuk bersurat permintaan data. Hitam diatas putih,” katanya.
Ia menambahkan bahwa data penunggakan pajak kendaraan dinas Pemkab Sinjai tidak mencapai 10 persen sebab banyak aset kendaraan beralih ke provinsi.
Jika mengacu pada data tahun 2018 hingga 11 juli 2023 ratusan kendaraan dinas atau Randis milik Pemerintah Kabupaten Sinjai menunggak pajak mencapai 420 unit. Kendaraan itu terdiri dari 360 kendaraan bermotor roda dua, dan selebihnya Mobil.
Nominal tunggakan pajak dari 420 Randis tersebut jika dirupiahkan, tunggakannya senilai Rp. 117.282.000
Penulis: Asrianto
